108CSR.com - Hasil Sensus Nasional Badan Pusat Statistik telah merekam data perkembangan terbaru mengenai angka kemiskinan di Indonesia. Hasil sensus itu juga memetakan wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup parah. Angka kemiskinan tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan sumber alam melimpah.
Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono belum lama ini mengungkapkan, provinsi yang masuk dalam kategori termiskin sepanjang 2010 , antara lain meliputi Papua, Papua Barat, Gorontalo, NTT, dan Maluku. Adapun yang menjadi dasar penentuan kategori miskin, lanjutnya, adalah pendapatan per penduduk, akses kesehatan, akses pendidikan, sarana prasarana dan infrastruktur.
Sementara itu Jika membandingkan antar daerah, BPS mencatat sejumlah wilayah masih menghadapi persoalan kemiskinan yang tinggi. Bahkan, angka kemiskinan yang tertinggi itu justru terjadi di wilayah dengan kekayaan sumber alam melimpah, seperti Papua dan Papua Barat. Prosentase angka kemiskinannya mencapai 34-36 persen, jauh lebih besar dibandingkan rata-rata nasional sebesar 13,33 persen.
Selain Papua, propinsi lain yang memiliki prosentase penduduk miskin tinggi adalah Maluku, Nusa Tenggara, Aceh, Bangka Belitung dan lainnya. Jumlah penduduk di propinsi-propinsi tersebut yang memang tidak sebanyak di Jawa, tetapi secara prosentase dibandingkan total penduduk di wilayah tersebut, kelompok orang miskinnya sangat tinggi.
10 Propinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi (%)
1. Papua Barat, Tingkat Kemiskinan 36,80%
2. Papua, Tingkat Kemiskinan 34,88%
3. Maluku, Tingkat Kemiskinan 27,74%
4. Sulawesi Barat, Tingkat Kemiskinan 23,19%
5. Nusa Tenggara Timur, Tingkat Kemiskinan 23,03%
6. Nusa Tenggara Barat, Tingkat Kemiskinan 21,55%
7. Aceh, Tingkat Kemiskinan 20,98%
8. Bangka Belitung, Tingkat Kemiskinan 18,94%
9. Gorontalo, Tingkat Kemiskinan 18,70%
10.Sumatera Selatan, Tingkat Kemiskinan 18,30%
Sumber: Sensus Nasional BPS 2010
Menurut pendekatan BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
Provinsi Papua Barat masuk dalam peringkat pertama sebagai provinsi termiskin di indonesia, provinsi yang baru berdiri ini memiliki angka kemiskinan sekitar 36,80% dari total jumlah penduduk sekitar 770 ribu jiwa.provinsi ini termasuk salah satu provinsi yang diberikan status istimewa oleh pemerintah berupa ada nya Majelis Rakyat Papua(MRP) yang berdampingan dengan DPRD di provinsi papua. potensi yang ada di papua barat antara lain dari pariwisata,tambang minyak dan gas,serta perkebunan.sektor pariwisata yang terkenal antara lain Kepuluaan Raja Ampat yang begitu eksotis,sedangkan dari tambang di papua barat terdapat tambang minyak dan LNG,sementara itu dari perkebunan juga di dominasi dengan perkebunan karet dan kelapa sawit.
Di peringkat nomor 2 ada provinsi papua,provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini ini memiliki tingkat kemiskinan sekitar 35 persen dari total 2,8 juta penduduk nya. Provinsi yang merupakan paling timur Indonesia ini termasuk salah satu provinsi yang memiliki wilayah Dati III terbanyak, yaitu total 29 wilayah yang terdiri dari 2 kota dan 27 kabupaten.
Provinsi yang beribukota di Jayapura ini sangat kaya sekali akan sumber alam nya, bila Anda bertanya di mana freeport berada jawaban-nya ya di provinsi Papua ini. Tepatnya di Kabupaten Mimika. Perlu diketahui, freeport merupakan tambang emas terbesar di dunia dan PT.Freeport Indonesia merupakan penyetor pajak terbesar di Indonesia dengan pajak yang disetorkan sekitar 1 Miliar USD per tahun nya.
Di urutan ke 3 ada Provinsi Maluku, provinsi yang beribukota di Ambon ini memiliki tingkat kemiskinan dengan persentase 27,70 persen dari total penduduk sekitar 1,5 juta. Provinsi yang pernah terkena konflik akibat gerakan separatis RMS (Republik Maluku Selatan) ini mengandalkan sektor pariwisata dan pertanian yang diandalkan sebagai sumber pendapatan. Sebagai contoh sudah sejak zaman dahulu kala Maluku begitu terkenal dengan rempah-rempahnya, bahkan pertama kali penjajah yang datang ke Indonesia yaitu portugis mendarat pertama kali di Maluku sejak tahun 1500-an.
Di urutan ke empat ada Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi yang tergolong baru ini hasil pemekaran dari Provinsi Sulsel dan dinyatakan berdiri pada tahun 2004 lalu yang beribukota di Mamuju. Provinsi ini memiliki tingkat kemiskinan dengan persentase sekitar 23 persen dari total 1,158 Juta penduduknya.
Sektor perekonomian yang begitu diandalkan dari provinsi ini adalah di sektor pertanian dan perkebunan, produk yang dihasilkan antara lain cengkeh, rempah-rempah, kopi dan kakao. Namun Sulawesi Barat juga memiliki kandungan emas, batu bara dan minyak bumi yang belum tereskplorasi.
Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi yang terkenal dengan Taman Nasional Komodo ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, Timor Leste. Provinsi yang memiliki penduduk total sekitar 4,6 juta ini punya persentase kemiskinan yang beda tipis sama provinsi Sulbar yaitu 23 persen. Provinsi ini mengandalkan sektor pertanian dan pariwisata sebagai sumber pemasukan daerahnya. Maka tak heran rempah-rempah dari NTT juga merupakan kualitas terbaik di dunia.
Kemiskinan, kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta angka penganggur yang tinggi pada akhirnya menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan itu, seperti halnya jumlah anak balita penderita gizi buruk di NTT mencapai 60.616 dari total 504.900 anak balita di sana.
Sementara itu Provinsi Kalimantan Barat menurut data Badan Pusat Statistik merupakan provinsi termiskin atau berada urut terbawah dari empat provinsi di Pulau Kalimantan, seperti pengakuan Kepala BPS setempat Iskandar Zulkarnain.
"Penduduk miskin di Kalbar sebanyak 380.110 orang atau 8,60 persen, disusul Kalimantan Timur 247.900 orang atau 6,77 persen, Kalimantan Tengah 146.910 orang atau 6,56 persen dan Kalimantan Selatan 194.620 orang atau 5,29 persen," ungkapnya.
Ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran, tentunya sangat penting digunakan untuk mengevaluasi kebijakan strategis pemerintah terhadap kemiskinan. Ini juga penting untuk membandingkan kemiskinan antarwaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.(ard/BPS/BS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar